Dokumen hukum memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, cepat tepat dan akurat serta up to date, memerlukan ketekunan, ketelitian, kecermatan dalam menelusuri dokumen hukum.

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hUkum (JDIH) pada suatu lembaga adalah sejalan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan bahwa dokumentasi dan Informasi hukum yang telah tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuh memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutukan.

Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat.

Bersama JDIH se Provinsi Lampung, JDIH Kota Bandar Lampung menselaraskan visi dan kinerja dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan JDIH Provinsi Lampung di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung pada 18 Mei 2018.

Peraturan Terkait